Keterbatasan Hak Bumil di Angkutan Umum

"Saya yang sedang hamil tua, kerap mendapatkan perlakuan sangat tidak adil ketika menggunakan sarana transportasi massal, Transjakarta menuju kantor. Beberapa penumpang yang beruntung memperoleh kursi di dalamnya, justru lebih banyak didominasi oleh kaum pria. Sangat ironis bukan? Dan parahnya, mereka justru tidak pernah mempersilakan saya untuk duduk, bahkan ada yang pura-pura tidur ketika melihat saya naik dan berdiri tepat di depannya. Kondisi tersebut bahkan pernah saya alami dari mulai halte keberangkatan hingga halte tujuan."
 

Itulah sekelumit keluhan salah satu pembaca majalah Mother&Baby yang disampaikan melalui email redaksi dan mungkin bisa dikatakan sebagai representasi jeritan hati para ibu hamil (bumil) yang pernah mengalami situasi yang sama. Sebenarnya tak hanya angkutan Transjakarta saja yang kurang memperhatikan hal-hal manusiawi seperti itu, situasi semacam itu juga kerap ditemukan di dalam sarana angkutan jenis lain. Dan yang membuatnya lebih parah, seorang kondektur atau satgas Transjakarta pun tak mampu atau takut menegur penumpang laki-laki yang duduk untuk memberikan kursi pada penumpang bumil yang berdiri.

Lain halnya dengan sarana transportasi massal lainnya, yakni kereta api. Sudah sejak lama, PT KAI membuat suatu peraturan tak tertulis (tidak tercantum dalam peraturan resmi PT KAI) mengenai hak istimewa di dalam gerbong KA bagi beberapa kategori penumpang, yang salah satunya adalah bumil. PT KAI pun memuatnya dalam bentuk kampanye dengan cara menempelkan stiker logo ibu hamil di setiap gerbongnya agar diutamakan untuk mendapatkan tempat duduk. Namun kenyataannya, ketentuan tersebut hanya sekedar stiker belaka yang sama sekali tidak diperhatikan oleh para penumpang. Sebelumnya, PT KAI pun telah membuat pemisahan antara gerbong laki-laki dan gerbong khusus perempuan. Tetapi laksana hangat-hangat tahi ayam, kampanye tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja dan situasinya pun kembali seperti sebelumnya, dimana laki dan perempuan bercampur-baur dalam satu gerbong. Dan seringkali ditemukan seorang penumpang bumil yang dibiarkan berdiri dan diacuhkan oleh penumpang yang duduk tepat di hadapan bumil.     

Apakah ini merupakan potret hati nurani warga metropolitan yang sebenarnya? Atau mungkin pemerintah yang hanya ingin membuat suatu intermezzo pada publik melalui perumusan kampanye atau ketentuan tidak tertulis? Tidak ada yang bisa tahu kapan situasi ini akan bisa teratasi. Sebab, pemerintah sendiri belum memiliki upaya untuk membuat konvensi tersebut menjadi sebuah peraturan resmi dan tertulis dengan sanksi tegas kepada perusahaan angkutan yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan makin sempitnya hak perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan di dalam sarana angkutan umum.

Saat ini, kondisi tersebut mungkin hanya sekedar tanggung jawab atau kesadaran diri dari penumpang di dalam angkutan tersebut, jika pemerintah belum bisa mengeluarkan peraturan tertulis mengenai hal itu kepada perusahaan transportasi. Harusnya pemerintah harus lebih peduli dan memberikan perhatian khusus pada kondisi ini. Jangan hanya membuat kebijakan baru dengan menaikkan tarif angkutan saja, namun juga lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan makin memberikan kenyamanan dan keamanan kepada penumpang, khususnya kepada ibu hamil. Sementara untuk para penumpang bumil, tip yang bisa diberikan adalah memilih sarana transportasi yang lebih ramah pada perempuan yang lebih menekankan aspek keamanan dan kenyamanan penumpang khususnya ibu hamil, walaupun harus mengeluarkan kocek yang lebih banyak. Tetapi paling tidak, bisa memberikan kenyamanan dan mampu meminimalisir risiko kesehatan selama dalam perjalanan. Selamat berjuang, para wanita!